BEKASI — Kekuasaan tidak hanya membutuhkan pemimpin yang baik. Ia juga membutuhkan batas, pengawasan, dan masyarakat yang berani bersuara ketika penguasa mulai menyimpang.
Gagasan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam peluncuran dan bedah buku Politik Kaum Tertindas: Bagaimana Islam Membongkar Keculasan Penguasa dan Mendorong Umat untuk Bersuara, yang digelar Turos Pustaka bersama IBP Library di Djon Books & Coffee, Bekasi, Sabtu (10/10/2026).
Buku terjemahan Nashihah al-Muluk karya Imam al-Ghazali ini membawa pembaca pada persoalan yang tetap relevan berabad-abad setelah teksnya ditulis: bagaimana seharusnya seorang penguasa memperlakukan kekuasaan?
Dalam Politik Kaum Tertindas, kekuasaan tidak ditempatkan sebagai hak mutlak penguasa. Pemimpin tetaplah manusia yang memikul tanggung jawab terhadap rakyat sekaligus tanggung jawab moral di hadapan Tuhan.
Persoalannya bukan hanya bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi apa yang terjadi setelah kekuasaan itu berada di tangannya.
Feri Amsari, pakar hukum tata negara yang hadir dalam diskusi tersebut, melihat pendekatan Imam al-Ghazali memiliki sisi menarik jika dibaca berdampingan dengan pemikiran ketatanegaraan modern.
“Buku ini punya pendekatan beda. Buku ini sasarannya ke personal kekuasaan. Ingat Anda berkuasa, di atas Anda ada yang lebih berkuasa, yang menentukan hidup dan mati Anda,” ujar Feri.
Dari Moral Penguasa hingga Sistem yang Membatasinya
Bagi Feri, kesadaran personal saja tidak cukup. Kekuasaan juga membutuhkan sistem yang dapat membatasinya.
Konstitusi, lembaga pengawasan, kritik publik, hingga partisipasi warga menjadi bagian penting agar kekuasaan tidak sepenuhnya bergantung pada kebaikan orang yang sedang memimpin.
Feri menggambarkannya dengan sebuah perumpamaan.
“Kalau pemerintah kita malaikat, tidak dibutuhkan pengawasan. Tidak butuh kritik, nggak butuh kita mempertanyakan kebijakan,” katanya.
“Tapi karena mereka bukanlah malaikat, ya kita harus mengawasi. Kita harus peduli. Kalau tidak peduli, hilanglah pengawasannya.”
Di sinilah Politik Kaum Tertindas dapat dibaca tidak hanya sebagai nasihat bagi penguasa. Buku ini juga membuka pertanyaan tentang posisi rakyat ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Alwi Johan menyoroti sisi tersebut melalui prinsip amar makruf nahi mungkar.
“Kalau ada kezaliman kita nggak berteriak, ya sama aja kita membiarkan kezaliman itu,” ujar Alwi.
Ketika Nasihat Imam al-Ghazali Bertemu Panduan Melawan Tirani
Pertanyaan tentang kekuasaan itu juga menjadi pintu masuk untuk membaca buku Turos Pustaka lainnya, Panduan Melawan Tirani.
Jika Politik Kaum Tertindas banyak membawa pembaca memasuki etika kekuasaan, bagaimana penguasa seharusnya bertindak dan mengapa kekuasaan perlu memiliki kesadaran moral. Panduan Melawan Tirani menggeser sudut pandang kepada warga: apa yang dapat dilakukan masyarakat ketika kekuasaan justru bergerak ke arah yang tidak semestinya?
Keduanya bertemu pada satu persoalan yang sama: kekuasaan tidak boleh dibiarkan tanpa batas.
Yang satu mengingatkan mereka yang sedang memegang kekuasaan. Yang lain mengajak pembaca memikirkan posisi masyarakat ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Karena itu, membaca keduanya secara berdampingan membuka dua arah pembicaraan sekaligus: bagaimana penguasa semestinya menggunakan kekuasaan dan bagaimana masyarakat mempertahankan ruang untuk mengawasinya.
Penasihat atau Penjilat?
Persoalan lain yang muncul dalam Politik Kaum Tertindas adalah orang-orang yang berada di sekitar penguasa.
Alwi menyoroti pentingnya kemampuan seorang pemimpin untuk membedakan orang yang benar-benar memberikan nasihat dengan mereka yang sekadar memberikan pujian.
“Salah satu karakter yang penting dimiliki seorang penguasa itu adalah bisa membedakan penasihat dan penjilat,” ujarnya.
Menurut Alwi, pujian kepada pemegang kekuasaan tidak selalu muncul secara tulus.
“Pemimpin itu nggak boleh terbuai dengan pujian. Karena pujian itu datangnya dari rasa takut,” katanya.
Feri juga menekankan pentingnya lingkungan di sekitar pemegang kekuasaan. Baginya, orang-orang terdekat dapat berfungsi sebagai “pagar” ketika seseorang mulai menyimpang.
“Makanya cari teman yang benar. Karena pertemanan itu adalah gambaran kita,” ujar Feri.
Pada akhirnya, diskusi Politik Kaum Tertindas membawa persoalan kekuasaan kembali kepada dua pihak sekaligus: mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang hidup di bawah kekuasaan.
Bagi penguasa, ada tanggung jawab untuk tidak memperlakukan jabatan sebagai sesuatu yang mutlak. Bagi masyarakat, selalu ada kebutuhan untuk menjaga ruang kritik dan pengawasan.
Seperti diingatkan Feri: “Setelah Anda berkuasa, Anda jangan lupa kekuasaan Anda sementara.”
Kekuasaan Harus Punya Batas
Pembicaraan dalam bedah Politik Kaum Tertindas menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan tidak selesai hanya dengan berharap hadirnya pemimpin yang baik. Penguasa tetap membutuhkan batas, sementara masyarakat membutuhkan ruang untuk mengawasi, mengkritik, dan mengingatkan.
Di titik inilah Politik Kaum Tertindas dan Panduan Melawan Tirani dapat dibaca sebagai dua perspektif yang saling melengkapi. Politik Kaum Tertindas membawa pembaca melihat kekuasaan dari sisi penguasa: tentang tanggung jawab, keadilan, bahaya pujian, hingga pentingnya nasihat. Sementara Panduan Melawan Tirani membawa pembicaraan ke sisi masyarakat: bagaimana warga bersikap ketika kekuasaan mulai melampaui batas.
Pesan keduanya menjadi semakin relevan ketika kekuasaan tidak lagi sekadar dibicarakan sebagai persoalan siapa yang memimpin, tetapi juga siapa yang mengawasi mereka yang memimpin.
Feri menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hilang hanya karena masyarakat menaruh kepercayaan kepada seorang pemimpin.
“Kalau pemerintah kita malaikat, tidak dibutuhkan pengawasan. Tidak butuh kritik, nggak butuh kita mempertanyakan kebijakan. Tapi karena mereka bukanlah malaikat, ya kita harus mengawasi. Kita harus peduli,” ujarnya.
Alwi membawa pesan tersebut satu langkah lebih jauh. Baginya, ketika ketidakadilan terjadi, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak memilih diam.
“Kalau ada kezaliman kita nggak berteriak, ya sama aja kita membiarkan kezaliman itu,” kata Alwi.
Karena kekuasaan selalu memiliki kemungkinan untuk menyimpang, nasihat kepada penguasa dan keberanian warga untuk mengawasinya tidak seharusnya dipisahkan. Penguasa perlu diingatkan bahwa kekuasaannya terbatas; masyarakat perlu diingatkan bahwa suaranya tetap diperlukan.
Dan barangkali di situlah dua buku ini menemukan titik temunya: Politik Kaum Tertindas mengingatkan mereka yang berkuasa, sementara Panduan Melawan Tirani mengingatkan mereka yang berada di hadapan kekuasaan.